Sabtu, 14 Mei 2022

Hukum Aborsi AS Menuai Kontroversi

Gubernur California telah berjanji untuk menggunakan anggaran negara bagian yang memecahkan rekor sampai dengan 300 miliar dollar untuk "membuktikan di masa depan"  ancaman perijinan aborsi dan undang-undang keamanan senjata terhadap perubahan nasional.

Menyikapi rencana Mahkamah Agung AS yang akan membatalkan undang-undang Roe V Wade yang memberikan hak konstitusional bagi perempuan untuk melakukan aborsi, Gavin Newsom berjanji untuk melakukan "semua yang kami bisa" untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan di negara bagiannya.

Roe versus Wade (Roe Melawan Wade) adalah kasus penting dari seorang wanita Texas, Norma McCorvey, yang dirujuk dengan nama samaran hukum Jane Roe untuk melindungi privasinya, melawan jaksa wilayah setempat Henry Wade. Dia mengklaim undang-undang aborsi negara bagian itu tidak konstitusional - dan menang.
Namun, awal bulan ini sebuah dokumen yang bocor memberitahukan bahwa Mahkamah Agung yang berhaluan kanan akan membatalkan undang-undang tersebut.
Di AS, masing-masing negara bagian dapat mengesahkan undang-undang yang menegaskan bahwa aborsi adalah legal, tetapi ini hampir selalu mengikuti susunan politik di masing-masing negara bagian, karena masalah aborsi biasanya tergantung garis partai yang berkuasa di setiap Negara Bagian (State). Dan minggu lalu, upaya lain untuk melindungi hak aborsi melalui Kongres, dengan suatu undang-undang federal (nasional) telah gagal.

Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Demokrat meloloskan RUU itu, tetapi gagal dengan porsi suara 49-51 di majelis tinggi Senat yang memiliki jumlah anggota yang  lebih merata.
Newsom, gubernur periode pertama di negara bagian terpadat di AS - dan calon presiden dari Partai Demokrat - dalam presentasi anggarannya pada hari Jumat berjanji akan menggelontorkan $ 125 juta untuk memudahkan perempuan melakukan aborsi di California, termasuk bagi mereka yang berasal dari negara bagian lain. Dia memperingatkan bahwa "polarisasi yang bertahan di negara ini" akan berdampak pada segala hal mulai dari hak reproduksi hingga kebijakan senjata dan perlindungan privasi di seluruh negeri.

Dia berkata: "Kami melakukan semua yang kami bisa untuk California di masa depan - dengan nilai-nilai kami di depan dan di tengah,sebuah nilai-nilai inklusivitas, terlepas dari garis politik Anda."

'California sedang dalam krisis,' kata para kritikus 

Surplus anggaran California yang diproyeksikan sebesar $97,5 miliar tidak seperti apa  yang terlihat sebelumnya di tingkat negara bagian dan didorong oleh melonjaknya pendapatan dari pajak. Ini lebih besar dari seluruh anggaran operasional hampir setiap negara bagian lainnya.
 Aliran pendapatan pajak yang tak henti-hentinya mendorong Partai Republik California - yang tidak memiliki cukup banyak pengaruh di Badan Legislatif negara bagian - mengeluhkan soal pajak yang tinggi yang berdampak mengurangi kualitas hidup warga (menurunkan daya beli dll).
"Dia tidak mengusulkan keringanan pajak yang permanen untuk mengatasi krisis Affordability  (Affordability /Daya Beli adalah ukuran kemampuan finansial untuk membayar infrastruktur, layanan, barang dan konten teknologi) yang memburuk yang diperburuk oleh kebijakannya," kata Vince Fong dari Partai Republik, wakil ketua Komite Anggaran Majelis.
 "Gubernur mungkin tidak mau mengakuinya, tetapi California sedang dalam krisis dan proposal anggarannya unsustainable (dianggap tidak berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan warga)."

Sebuah dokumen yang bocor mengungkapkan salah satu dari sembilan hakim agung AS menggambarkan undang-undang tahun 1973 yang melegalkan hak aborsi dalam konstitusi sebagai "Sesuatu yang sangat salah". 
Reporter berita @LaraKeay Kamis 5 Mei 2022

Dalam dokumen itu mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung AS bisa bergerak untuk menghapuskan hak konstitusional aborsi yang telah dicap sebagai "aib" dan itu merupakan "pembatasan hak terbesar dalam 50 tahun". 
Senin malam, Politico menerbitkan draf 'opini' tentang hak aborsi yang ditulis oleh Hakim Agung Konservatif Samuel Alito yang menggambarkan kasus penting tahun 1973 Roe v Wade sebagai "salah sejak awal".
Dia menambahkan: "Kami berpendapat bahwa Roe dan Casey [kasus aborsi mendasar lainnya] harus dikesampingkan." Meskipun Ketua Hakim John Roberts telah mengkonfirmasi keaslian dokumen itu, dia mengatakan itu "tidak mewakili keputusan pengadilan atau sudah final". Juga tidak diketahui apakah amandemen telah dilakukan sejak ditulis pada Februari.
Tetapi jika itu diloloskan, setidaknya 22 negara bagian AS dapat memberlakukan larangan aborsi.

Apa itu Roe v Wade? 

Roe v Wade (Roe Melawan Wade) adalah kasus penting dari seorang wanita Texas, Norma McCorvey, yang namanya disamarkan berdasar pertimbangan hukum dengan  pseudonym : Jane Roe untuk melindungi privasinya. Pada tahun 1969 ia hamil anak ketiga dan tidak dapat melakukan aborsi karena negara hanya mengizinkan jika nyawa ibu dalam bahaya.
Pengacaranya membawa kasus itu ke Pengadilan Federal AS berhadapan dengan jaksa wilayah setempat Henry Wade , dengan klaim bahwa undang-undang aborsi Texas tidak konstitusional.
Pengadilan tingkat Distrik untuk Distrik Utara Texas memenangkannya, tetapi Wade mengajukan banding atas keputusan tersebut di Mahkamah Agung. Setelah mempertimbangkan segala macam argumen , pada tahun 1973 pengadilan mengungkapkan tujuh dari sembilan hakimnya telah berpihak pada Ms. Roe. Ini berarti perubahan konstitusi dan terlepas dari undang-undang negara bagian mana pun yang melarang aborsi, setiap wanita di AS memiliki hak untuk melakukan aborsi dalam 12 minggu pertama kehamilan ( usia kandungan 3 bulan)- dan beberapa hak lainnya di luar itu.
Tanpa perlindungan dari keputusan tahun 1973, undang-undang aborsi akan diterapkan di tingkat negara bagian.
Mahkamah Agung saat ini sedang menyidangkan kasus  Dobbs Versus Organisasi Kesehatan Wanita Jackson, yang memperkarakan larangan negara bagian Mississippi 2018 terhadap aborsi setelah 15 minggu masa kehamilan  (lebih dari 3 bulan) karena dianggap tidak konstitusional. Kasus ini mengutip Roe v Wade dan bagian penting lain dari undang-undang aborsi di seluruh AS - Planned Parenthood v Casey dari tahun 1992. 
Kasus itu melihat lima kriteria Undang-Undang Kontrol Aborsi Pennsylvania (1982) yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Hukum memutuskan bahwa masa tunggu yang diperlukan, kebutuhan untuk memberi tahu pasangan wanita itu/Suami, dan persetujuan orang tua untuk anak di bawah umur adalah "beban yang tidak biasa" bagi wanita yang merencanakan aborsi hingga 24 minggu.

 'Draf opini' bocor yang ditulis oleh Hakim Alito berbunyi: "Roe sangat salah sejak awal. Alasannya sangat lemah, dan keputusan itu memiliki konsekuensi yang merusak."
"Dan jauh dari membawa penyelesaian nasional untuk masalah aborsi, Roe dan Casey telah mengobarkan perdebatan dan memperdalam perpecahan."

Draf itu, yang sekarang sudah dikonfirmasi ke-otentikannya oleh Hakim Agung Roberts, ditulis pada bulan Februari, dengan keputusan akhir tentang Dobbs v Jackson tidak akan jatuh tempo hingga awal Juli. 
Dalam sistem AS, Mahkamah Agung terdiri dari sembilan hakim agung, yang mengadili kurang dari 1% kasus yang dikirim setiap tahun. Para hakim diangkat oleh presiden dan dapat menjabat sampai mereka meninggal, yang berarti kecenderungan politik di pengadilan dapat berbeda dengan Pemimpin Gedung Putih.
Saat ini ada enam hakim agung yang ditunjuk oleh presiden Republik dan tiga oleh Demokrat. Selama kepresidenan Donald Trump, ia menunjuk tiga hakim Republik baru, terutama menggantikan Ruth Bader Ginsburg, seorang pembela hak-hak perempuan, dengan Amy Coney Barrett - seorang Katolik Konservatif yang kukuh.
Mara Clarke, pendiri Abortion Support Network (ASN), telah berkampanye untuk melindungi hak aborsi perempuan selama lebih dari 20 tahun. Dia mengatakan kepada Sky News: "Terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas orang di AS mengklaim sebagai pro-aborsi, penentangan terhadap hak aborsi dimasukkan ke dalam kerangka politik. saya telah melalui Hal-hal sulit ketika  melakukan pekerjaan ini 20 tahun yang lalu, tetapi kita semua tahu bahwa pergeseran di Mahkamah Agung akan menjadi lonceng kematian."

Setelah mendengar argumen lisan dari kedua belah pihak, sembilan hakim mempertimbangkan dan memberikan suara, sebelum satu di pihak yang menang ditunjuk untuk menyusun "pendapat" yang merangkum keputusan mereka. Ini dapat diedit beberapa kali sebelum pendapat itu diterbitkan dan menjadi "pendapat pengadilan" dan Jadilah hukum yang Konstitusional.
Kebocoran itu mengungkapkan lima dari enam anggota Hakim Agung pilihan Partai Republik mendukung pencabutan Undang-undang  Roe v Wade, tetapi tidak jelas bagaimana yang keenam, Hakim Agung Roberts, akan memilih. 
Kebocoran dokumen semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Mahkamah Agung, dan Marshal Pengadilan sekarang menyelidiki untuk menemukan sumbernya.

Jadi meskipun sejak itu dapat diubah untuk menghapus bagian-bagian di Roe v Wade, sifat kebocoran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan keputusan pengadilan untuk mempertimbangkan konstitusionalitas Roe v Wade di tempat pertama telah memicu kekhawatiran di antara para juru kampanye bahwa rancangan tersebut akan disahkan.
 "Jika mereka tidak berhasil  kali ini, mereka akan terus mendorongnya," tambah Clarke.
"Sebelumnya  (masalah) Ini telah melalui pertarungan yang panjang dan akan terus menjadi (medan) pertarungan yang panjang."

Negara bagian mana yang bisa melarang aborsi jika UU Roe v Wade dibatalkan? 

Aborsi selalu menjadi isu yang memecah belah bangsa AS jadi 2 kubu,Kubu Pro-Life yang menentang Aborsi dan kubu Pro-Choice yang mendukung tindakan Aborsi dengan alasan apapun.
 Mara Clarke mengatakan: "Ada banyak orang yang berpikir masalah tindakan hukum terhadap aborsi di AS adalah sesuatu yang baru - padahal tidak. Masalah Ini mengerikan, memicu kemarahan, dan menjijikkan, tetapi apakah ini mengejutkan? Tidak."
"Jika Anda melihat berapa banyak undang-undang anti-aborsi yang disahkan setiap tahun, itu mungkin lebih banyak daripada produk undang-undang lainnya."

Beberapa negara bagian ada yang hanya memiliki satu atau bahkan tidak ada klinik penyedia jasa aborsi, tambahnya, dan ada juga undang-undang TRAP (targeted regulation of abortion providers/peraturan terbatas penyedia aborsi) di beberapa negara bagian yang membatasi penyedia jasa aborsi hingga menjadi tidak layak secara finansial untuk mengoperasikan dan mengakses klinik. Hal ini membuat perlindungan hak aborsi di seluruh AS dalam UU Roe v Wade menjadi semakin penting. 
Jika Undang-Undang yang lahir  tahun 1973 itu dibatalkan atau dilemahkan secara fundamental oleh perubahan baru, setidaknya ada 22 Negara Bagian dari total 50 di AS telah memiliki undang-undang atau amandemen konstitusi mereka sendiri yang akan melarang aborsi sesegera mungkin.

Beberapa undang-undang yang melarang aborsi telah ada sebelum UU Roe v Wade dan tidak pernah dihapus, undang-undang ini akan 'terpicu' secara otomatis berlaku jika UU Roe v Wade dihapus, hampir seluruh UU larangan aborsi yang ada saat ini masih diblokir atas  perintah Mahkamah Agung, larangan aborsi enam hingga delapan minggu usia kandungan , dan amandemen konstitusi negara bagian yang menghalangi hak aborsi yang dilindungi. 
Empat negara bagian lainnya - Florida, Indiana, Montana, dan Nebraska - telah mengambil tindakan hukum terhadap aborsi dalam beberapa tahun terakhir, serupa dengan larangan tahun lalu di Texas - yang dengan tegas mengindikasikan bahwa mereka akan menegakkan aturan mereka sendiri segera setelah perlindungan konstitusional /payung hukumnya hilang.

Di sisi lain, 16 negara bagian dan Washington DC memiliki undang-undang mereka sendiri yang melindungi hak aborsi di luar keputusan tahun 1973, yang berarti aborsi di sana akan tetap legal. Termasuk California, New York, Oregon dan Washington. Tetapi delapan Negara Bagian belum membuat posisi yang jelas,negara bagian seperti Kansas dan North Carolina kemungkinan akan memilih menentang UU Roe v Wade.
Mengapa aktivis pro-Life ingin UU Roe v Wade dibatalkan? 

Aktivis anti-aborsi telah memerangi Roe v Wade sejak 1973. Seringkali berafiliasi dengan organisasi Kristen, para aktivis pro-Life (Kehidupan) percaya bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan dan penghentian apa pun di luar titik itu seharusnya ilegal (tindakan kriminal).
Barbara Beavers dari Jackson, Mississippi, Mahkamah Agung saat ini sedang menyidangkan gugatan hukumnya, berdiri di luar satu-satunya klinik aborsi negara bagian tersebut minggu ini dengan membawa poster  yang bertuliskan : "Anda tidak harus melakukan ini hari ini."
Dia berkata: "Roe v Wade adalah undang-undang yang buruk. Kita harus membela anak-anak kita, baik yang belum lahir atau yang sudah lahir. Kita tidak perlu membunuh." 

Mike Gonidakis, presiden Ohio Right to Life selama 14 tahun terakhir, punya pendapat bahwa undang-undang aborsi harus diputuskan di tingkat negara bagian - bukan konstitusi (yang diputuskan oleh MA/Kongres). "Debat ini harus diputuskan di gedung-gedung negara bagian kita, bukan di aula DC," katanya.

Daniel Darling, seorang penulis dan pendeta Baptis Selatan, menulis di kolom Baptist Press : "Tamatnya Roe akan jadi awal dari penyelamatan bayi-bayi yang belum lahir."

Dia menggambarkan "gerakan pro-Life yang tanpa henti sering difitnah, disalahpahami, dan diejek namun kami menolak untuk Menyingkir . Aktivis pro-Life yang tekun dan sabar, sering dipimpin oleh wanita, telah berbaris dalam guyuran hujan, salju dan hujan es dari tahun ke tahun menuntut keadilan bagi yang bayi-bayi yang akan dibunuh sebelum lahir," katanya.

Apa artinya bagi wanita Amerika? 

Dokumen yang bocor dalam minggu ini telah memicu protes massa di luar Mahkamah Agung dan di seluruh AS. 
Anggota Demokrat seperti Hillary Clinton mengatakan penghapusan Roe v Wade akan "membunuh dan menundukkan perempuan" dan mencapnya sebagai "aib total". 
Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa itu akan menjadi "pembatasan hak terbesar dalam 50 tahun terakhir", "kekejian" dan "salah satu keputusan terburuk dan paling merusak dalam sejarah modern".

Ms. Clarke, yang organisasinya membantu mendanai wanita yang perlu melakukan aborsi di luar negeri, menekankan bahwa 90% dari negara bagian AS tidak memiliki penyedia aborsi satu-pun, beberapa dokter menangani sendiri di beberapa negara bagian dan yang lainnya secara sadar menolak.
 "Selama bertahun-tahun, orang-orang yang berpenghasilan rendah dan terpinggirkan bergantung pada dana aborsi untuk mengakses fasilitas aborsi," katanya.

Aborsi dalam Pandangan Islam

Prof Quraish Shihab dalam bukunya berjudul Perempuan menggarisbawahi bahwa seseorang yang hamil tanpa didahului pernikahan yang sah, lalu menggugurkan kandungannya maka dosanya dianggap berganda. Menurutnya, para ulama hanya fokus membahas perempuan yang telah sah menikah dan melakukan aborsi karena alasan tertentu.

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, aborsi hanya dibolehkan sebelum empat bulan usia kandungan. Akan tetapi, bukan berarti pengguguran tersebut tidak mengakibatkan dosa, tetapi dosanya tidak sebesar dosa membunuh manusia. Alasan dilakukannya aborsi yang dapat diterima, antara lain, apabila sang ibu merasa tak kuat mengandung terlebih melahirkan, baik karena alasan sakit atau lainnya.

Sedangkan, dalam pandangan Mazhab Maliki, aborsi sangat jelas dilarang. Bahkan, mazhab ini melarang dilakukannya aborsi meski umur janin masih kurang dari 40 hari setelah bertemunya sperma dan ovum. Berbeda dengan mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang boleh tidaknya menggugurkan kandungan setelah pertemuan sperma dan ovum dalam batas 40 hari.

"Namun, ulama Mazhab Syafi'i sepakat tentang haramnya aborsi setelah empat bulan masa kandungan," tulis Quraish Shihab dalam bab Aborsi.

Di lain sisi, Mazhab Hanbali menilai, aborsi mubah (dibolehkan) selama kandungan belum berlaku 40 hari dan dilakukan dengan obat yang dibenarkan. Meski berbeda-beda, seluruh mazhab sepakat bahwa haram menggugurkan kandungan setelah empat bulan kehamilan. Jika dilakukan maka yang bersangkutan dinilai berdosa dan wajib membayar diyah (denda) sebesar seperdua puluh dari diyah pembunuhan.

Walau demikian, ulama juga menyepakati dibolehkannya aborsi jika dokter yang terpercaya menyatakan bahwa janin yang dikandung dapat membahayakan nyawa sang ibu. Beberapa ulama bahkan menilai kasus semacam ini wajib hukumnya.

Melalui perbincangan Quraish Shihab dengan mufti Mesir yang menjabat sebagai pimpinan tertinggi lembaga Al-Azhar Mesir, Syekh Muhammad Thanthawi, beliau mengatakan, "Jika memang dokter yang terpercaya menilai bahwa kualitas hidup janin itu (setelah kelahirannya) akan sangat rendah akibat cacat bawaan atau penyakit yang diderita maka aborsi dapat dipertimbangkan," ungkapnya.

"Di sini, beliau (Syekh) tidak mempersoalkan usia janin," tambah Quraish Shihab. Sedangkan, pelaku aborsi yang disebabkan akibat 'kecelakaan' atau tidak didasari ikatan pernikahan maka pelaku dinilai melakukan dua kesalahan. Pertama, hubungan seks di luar nikah. Kedua, aborsi di luar yang telah ditentukan oleh para ulama. "Siapa pun yang melakukannya maka dapat dikategorikan sebagai pembunuh," tulis Quraish Shihab.

Sumber : Sky News, Republika



Di Balik Layar Ada Kru Yang Dibayar

Di balik layar Monster Pabrik Rambut, ada ironi yang tidak luput dari perhatian para pembuatnya. Film yang mengangkat tema ekspl...