Kamis, 4 September 2025.
Tuntutan rakyat bisa seheboh ini. viral. Di media sosial. Di jalanan. Di kampus. Di warung kopi. Di grup WhatsApp keluarga.
Namanya: 17+8 Tuntutan Rakyat.
Angka itu bukan rumus matematika. Bukan pula kode rahasia. Tapi gabungan dari 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Total 25. Disusun oleh anak-anak muda. Influencer. Aktivis. Mahasiswa. Buruh. Pegiat hukum. Bahkan musisi.
Yang membuat tertegun: tuntutan itu tidak datang dari partai politik. Tidak dari LSM besar. Tidak dari tokoh-tokoh tua yang biasanya bicara soal reformasi. Tapi dari generasi yang katanya apatis. Yang katanya hanya sibuk scrolling TikTok dan Instagram.
Ternyata mereka tidak apatis. Mereka marah. Mereka kecewa. Mereka bergerak.
Awalnya hanya unggahan di media sosial. Lalu jadi poster. Lalu jadi aksi. Lalu jadi gerakan. Lalu jadi tuntutan resmi. Dikirim ke DPR. Dikirim ke Presiden. Dikirim ke partai-partai.
Isinya? :
Tarik TNI dari pengamanan sipil. Bentuk tim investigasi independen untuk kasus kematian demonstran. Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Publikasikan anggaran DPR. Periksa anggota DPR yang bermasalah. Pecat yang tidak etis. Libatkan rakyat dalam dialog. Hentikan kekerasan polisi. Pastikan upah layak. Lindungi buruh kontrak. Reformasi partai. Reformasi DPR. Reformasi perpajakan. Reformasi kepolisian. Kuatkan Komnas HAM. Tinjau ulang kebijakan ekonomi.
Semua masuk akal. Semua bisa dilakukan. Kalau ada kemauan.
Yang membuat bertanya-tanya: kenapa tuntutan seperti ini tidak datang dari DPR sendiri? Bukankah mereka wakil rakyat? Bukankah mereka digaji untuk menyuarakan aspirasi rakyat?
Tapi justru DPR yang jadi sasaran. Karena mereka dianggap tidak mewakili. Karena mereka dianggap menikmati fasilitas di tengah rakyat yang susah. Karena mereka dianggap tidak mendengar.
Jadi ingat tahun 1998. Ketika mahasiswa turun ke jalan. Ketika rakyat marah. Ketika tuntutan reformasi menggema. Saat itu tuntutan juga sederhana: turunkan Soeharto. Bubarkan Golkar. Reformasi total.
Kini tuntutan lebih rinci. Lebih teknis. Lebih terukur. Tapi semangatnya sama: perbaikan. Kejujuran. Empati.
Apakah tuntutan ini akan ditanggapi? Apakah pemerintah akan mendengar ?, Rakyat sudah bicara. Dengan bahasanya sendiri. Dengan keberanian, bahkan saking marahnya sampai gampang tersulut provokasi untuk membakar dan menjarah. Walau cuma segelintir orang tapi dampaknya: Langit sampai Horeg (terguncang).
Barisan anak-anak muda. Yang selama ini dianggap hanya sibuk bikin konten. Yang katanya hanya tahu algoritma dan endorse. Tapi kali ini mereka bicara. Dengan bahasa rakyat. Dengan tuntutan yang tajam.
Nama-nama itu muncul di layar smartphone warganet seperti Jerome Polin. Salsa Erwina. Abigail Limuria. Fathia Izzati. Cheryl Marella. Andovi da Lopez. Mereka punya pengaruh di media sosial. Di ruang digital. Di hati jutaan pengikutnya.
Mereka bukan satu organisasi. Tapi satu suara. Mereka menyusun tuntutan. Mereka menyebarkan. Mereka mengajak. Mereka menggugah.
Media sosial pun dibanjiri tone pink dan hijau. Baik Orang biasa sampai selebritis seperti Titi DJ . Menyebarkan pesan 17+8 Tuntutan Rakyat. Transparansi. Reformasi ,Empati.
Tuntutan itu bukan asal bunyi. Mereka merangkum. Dari komentar warganet. Dari siaran pers organisasi sipil. Dari pernyataan kampus. Dari suara buruh. Dari jeritan ojol. Dari Ocehan Emak-emak.
Ada 211 organisasi masyarakat sipil yang ikut menyuarakan. Ada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Ada YLBHI. Ada Center for Environmental Law & Climate Justice UI. Semua bergabung.
Gerakan ini tidak punya satu pemimpin. Tapi punya jutaan simpul. Tidak punya satu ideologi. Tapi punya satu keresahan.
Keresahan yang nyata. Tentang gaji DPR. Tentang kekerasan aparat. Tentang kematian Affan Kurniawan. Tentang PHK massal. Tentang TNI di jalanan.
Pensiun Seumur Hidup
Satu isu lagi yang terasa menggelitik
adalah Tentang uang pensiun anggota DPR. Rasanya janggal. Tidak masuk akal.
Anggota DPR hanya menjabat lima tahun. Tapi uang pensiunnya diterima seumur hidup. Bahkan bisa diwariskan. Kepada istri. Kepada anak. Selama mereka belum berusia 25 tahun. Menurut undang-undang. UU Nomor 12 Tahun 1980.
Kita tidak tahu siapa yang menyusun undang-undang itu. Tapi rakyat tahu siapa yang membayar pensiun itu. Rakyat. Lewat pajak. Lewat utang negara. Lewat APBN.
Jumlahnya memang tidak besar. Sekitar tiga juta rupiah per bulan. Tapi jumlah penerimanya terus bertambah. Setiap lima tahun. Ada ratusan mantan anggota DPR baru. Yang ikut menerima. Yang ikut menikmati. Yang ikut membebani.
Warganet pun marah. Mereka membandingkan. Dengan pensiunan PNS. Dengan pensiunan guru. Dengan pensiunan tentara. Bahkan dengan pensiunan BUMN/buruh. Mereka bilang, pensiunan DPR lebih ringan kerjanya. Lebih pendek masa tugasnya. Tapi lebih panjang nikmatnya.
Satu isu lagi yang terasa menggelitik
adalah Tentang uang pensiun anggota DPR. Rasanya janggal. Tidak masuk akal.
Anggota DPR hanya menjabat lima tahun. Tapi uang pensiunnya diterima seumur hidup. Bahkan bisa diwariskan. Kepada istri. Kepada anak. Selama mereka belum berusia 25 tahun. Menurut undang-undang. UU Nomor 12 Tahun 1980.
Kita tidak tahu siapa yang menyusun undang-undang itu. Tapi rakyat tahu siapa yang membayar pensiun itu. Rakyat. Lewat pajak. Lewat utang negara. Lewat APBN.
Jumlahnya memang tidak besar. Sekitar tiga juta rupiah per bulan. Tapi jumlah penerimanya terus bertambah. Setiap lima tahun. Ada ratusan mantan anggota DPR baru. Yang ikut menerima. Yang ikut menikmati. Yang ikut membebani.
Warganet pun marah. Mereka membandingkan. Dengan pensiunan PNS. Dengan pensiunan guru. Dengan pensiunan tentara. Bahkan dengan pensiunan BUMN/buruh. Mereka bilang, pensiunan DPR lebih ringan kerjanya. Lebih pendek masa tugasnya. Tapi lebih panjang nikmatnya.
Aturan pensiun anggota DPR. Bayangkan ,mereka cuma kerja 5 tahun—bahkan ada yang gak jelas kontribusinya—tapi dapat pensiun seumur hidup. Dengan rumus: 1% x gaji pokok x jumlah bulan masa jabatan, minimal 6% maksimal 75%.
Artinya apa? Cuma kerja 1 periode penuh, udah bisa nerima 60% gaji pokok tiap bulan, seumur hidup.
Sementara banyak pekerja lain—ASN, tentara, polisi, karyawan BUMN/buruh swasta biasa—harus puluhan tahun kerja baru bisa dapat pensiun.
Bagaimana anggota DPRD ?, mereka ternyata tidak dapat pensiun seumur hidup. Yang mereka dapat itu cuma uang jasa pengabdian sekali bayar pas selesai masa jabatan. Besarannya juga kecil: 1–6 bulan uang representasi, tergantung berapa lama masa baktinya. Itu diatur di PP No. 18 Tahun 2017. Jadi jelas banget bedanya.
kenapa DPR aturannya istimewa banget ?, Padahal kerjanya sama-sama 5 tahun, sama-sama jabatan politis, bukan karier abadi.
Tuntut hapus pensiun DPR seumur hidup. Jangan lagi ada privilese yang bikin beban negara makin berat. Ganti skemanya seperti DPRD: uang jasa pengabdian sekali bayar. Selesai.
Dan buat yang udah terlanjur dapat pensiun? Biarkan ,gak usah dicabut. Tapi ke depan, harus diubah. Jangan sampai beban ini nambah terus tiap periode.
Kalau DPR bener-bener mikirin rakyat, mereka harus berani potong hak istimewa mereka sendiri. Gak usah lagi berlindung di balik aturan lama. Masa kita mau terus biarin uang negara bocor di pos seperti itu ?.
Yang membuat tertegun adalah ketika Menteri Keuangan bicara soal beban pensiun PNS. Katanya, beban itu sudah mencapai ribuan triliun. Katanya, skema pensiun harus diubah. Tapi kenapa tidak bicara soal pensiun DPR?Apakah karena DPR yang membuat undang-undang? Apakah karena DPR yang menyetujui anggaran? Apakah karena DPR yang punya kuasa?
Rasa keadilan rakyat sedang terluka. Dan kalau luka itu tidak diobati, bisa jadi infeksi. Bisa jadi kemarahan. Bisa jadi gelombang Revolusi.
Warganet sudah bicara. Dengan kata-kata yang tajam. Dengan data yang jelas. Dengan logika yang kuat. Kini giliran DPR merespon. Bukan dengan retorika,bahkan dalil-dalil yang melecehkan akal sehat rakyat. Tapi dengan perubahan. Dengan empati. Dengan keberanian.
